KELOLA PDAM MESTI TRANSPARAN

DISKUSI PUBLIK MENGGAGAS BALIKPAPAN LEBIH BAIK (4)

Kunci Keberhasilan Kelola PDAM 
mesti Transparan

Persoalan perkotaan yang masih menggelayuti kota minyak Balikpapan mengenai pengadaan air bersih dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) yang dianggap masih belum profesional dalam mengelola dan belum maksimal menguntungkan daerah secara memuaskan. Satu hal persoalan mendasarnya ada pada managemen yang tertutup.

FAKTA itu terungkap dalam diskusi publik bertajuk "Menggagas Balikpapan Lebih Baik" di kantor Tribunkaltim belum lama ini yang dihadiri para aktivis anti korupsi, kebijakan publik dan politik, akademisi serta kaum profesional perkotaan.

Satu tamu yang hadir menjelaskan datang dari Direktur Eksekutif Forum Kajian Kaltim Inisiatif, Adhi Supriadi, bahwa, PDAM Kota Balikpapan patut dipertanyakan soal keuntungan perusahaan yang diperolehnya.

Dia mengetahui pada tahun kemarin, perusahaan milik Pemerintah Kota Balikpapan ini menyumbang pendapatan daerah yang tidak rasional, hanya berhasil raup Rp 6,5 miliar. Angka penghasilan ini dinyatakan jauh dari harapan meski dianggap ada kenaikan dari tahun sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 mengenai PDAM Kota Balikpapan, disebutkan laba bersih yang diperoleh pemerintah kota itu sebesar 55 persen dari pendapatan PDAM secara keseluruhan. "Laba bersihnya ke daerah itu 55 persen. Harusnya daerah kita dari PDAM bisa dapat sampai Rp 20 miliar," ujarnya. 

Atmosfir Kampung Atas Air di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Sabtu 10 Desember 2016 siang. Ini adalah perkampungan tempat tinggal warga yang sebagian besar berkerja sebagai nelayan yang sebagian dari pendatang dari Sulawesi. (Jongfajar Kelana)

Yang menjadi pertanyaan, kata Adhi, pendapatan PDAM selebihnya itu mengalir ke tempat yang mana ? Menurut Adhi, pendapatan PDAM sangat besar, mengingat tiap tahunnya ada pelanggan baru yang membawa potensi keuntungan perusahaan.

Setiap masyarakat Kota Balikpapan tidak bisa terlepas dari perusahaan ini. Mengingat kondisi air tanah di Balikpapan sangat tidak layak. 

Seperti halnya sebagaian besar daerah Balikpapan air tanahnya itu berwarna kuning, berkualitas rendah. 

Jika tidak menggunakan jasa penyaluran air PDAM warga merasa sulit mendapat pasokan air bersih jernih, layak untuk mandi dan mencuci.  

Adhi menjelaskan, sejumlah dana yang mengalir tidak jelas dianggap kelemahan PDAM yang wajib diperbaiki, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut seolah menjadi mendarah daging, merugikan daerah Balikpapan.

Belum lama ini, Adhi belajar mengenai pengelolaan PDAM di Kota Bogor dan Kota Surabaya. Dua daerah ini dinilai Adhi sangat berhasil bila dibandingkan dengan Balikpapan. Pengelolaan PDAM di Bogor dan Surabaya sangat profesional.

"Audit keuangannya terbuka. Siapa saja bisa melihat. Semua laporan keuangannya dibuka ke muka umum. Bisa diakses dengan mudah. Lewat online kita bisa melihat laporan keuangannya," ujarnya.

Berbeda halnya dengan Balikpapan, tambah Adhi, sangat sulit sekali. Ini yang membuat PDAM Balikpapan tidak maju, berpikir tradisional tidak maju jangka panjang. 

"Bertemu pimpinannya saja susah setengah mati apalagi mau buka laporan keuangannya," katanya.

Ditambahkan, Hery Sunaryo dari Lembaga Sosial Masyarakat Stabil menjelaskan, kunci keberhasilan mengelola daerah dengan tujuan meningkatkan pendapatan ada pada kualitas transparansinya.

Belajar dari Kota Makassar, pendapatan asli daerahnya sebesar Rp 1,4 triliun. "Saya ketemu bincang-bincang dengan wali kotanya. Saya dikasih ramuan rahasia tingkatkan pendapatan daerahnya ya harus transparan kelola keuangannya," ujarnya.

Padahal antara Kota Makassar dengan Kota Balikpapan tidak jauh berbeda memiliki potensi ekonomi yang serupa seperti mengandalkan jasa perhotelan, transportasi, dan bisnis hiburan. "Harusnya Balikpapan bisa tapi kenapa pendapatannya lebih kecil dari Makassar," tutur Hery.

Air yang mengalir di Balikpapan melimpah, memiliki perairan laut yang luas namun sayang, daerah yang dianggap kaya raya ini belum mampu sediakan terobosan teknologi canggih yang mampu menyulap air laut menjadi air tawar layak konsumsi.

Menurut LSM Format, Achmad Riadi, sudah saatnya kebutuhan air di Balikpapan menggunakan cara alternatif lainnya. 

"Krisis air kita pakai energi terbarukan. Pakai air laut yang diolah jadi air tawar. Kita masih andalkan sumur bor tapi pemkot belum jelas," tegasnya.[1] ( )

---

[1] Koran Tribunkaltim, “Diskusi Publik Menggagas Balikpapan Lebih Baik 4; Kunci Keberhasilan Kelola PDAM mesti Transparan,” terbit pada Rabu 7 Desember 2016 pada halaman depan bersambung ke halaman 11 di rubrik Tribunline.