SAPU BERSIH PUNGLI KALTARA

Pertaruhan Nama Baik Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim)  membentuk tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) pungutan liar (pungli) area Kaltara.

Peresmian Satgas Saber pungli itu dilangsungkan di markas Polda Kaltim Kaltara, Jalan Syarifuddin Yoes ruang Mahakam, pada Jumat 18 November 2016.

Pelaksanaan itu dihadiri Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Wakil Gubernur Kaltara, Udin Hianggio, Kapolda Irjen Pol Safaruddin, Mayjen Johny L Tobing Resmi Pangdam VI Mulawarman, serta aparat penegak hukum lainya seperti kejaksaan.

Sementara pengunjung yang hadir hampir ada ratusan orang yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan lembaga sosial masyarakat. Acaranya dilangsungkan sekitar pukul 9.30 Wita yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Saat memberikan pidato, Kapolda Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Irjen Pol Safaruddin menegaskan, unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kaltara segera hentikan lakukan pungli.

Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie saat meresmikan tim Satgas Saber pungli dilangsungkan di markas Polda Kaltim Kaltara, Jalan Syarifuddin Yoes ruang Mahakam, pada Jumat 18 November 2016 pagi. (Tribunkaltim).

Ia menjelaskan, tujuan utama pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungli Kaltara untuk menghilangkan rutinitas pungli yang masih terjadi di berbagai instansi pelayanan publik, satu di antaranya di lingkungan pemerintah provinsi, kotamadya, dan kabupaten.

Langkah awal pembersihan, ujar Irjen Safaruddin, akan dilakukan koordinasi dengan langkah memberi peringatan. "Kita lebih dahulu beri peringatan untuk berhentikan kegiatan pungli yang masih berlangsung," ungkapnya.

Namun bila peringatan tersebut tidak digubris, maka akan diambil tindakan penegakan hukum dengan cara operasi tangkap tangan. "Kalau tidak mau berhenti akan kami tindak. Kalau sudah dingatkan instansinya maka dengan terpaksa kami mengambil tindakan," ujarnya.

Sebagai contoh, pernah pelayanan pelabuhan di Surabaya diberi peringatan untuk semua perusahaan yang berada dalam layanan pelabuhan disarankan masuk dalam laporan online dan tidak lagi diperkenankan ada kegiatan pungli.

Namun setelah diperingatkan tidak ada perubahan, aparat penegak hukum masuk bertindak menangkap mereka yang lakukan pungli, ditangkap melalui operasi tangkap tangan. "Sudah ada yang ketangkap tangan banyak perusahaan masuk ke data online, hampir ada 100 perusahaan. Sebelum ada kejadian penangkapan hanya 10 saja," ungkapnya.

Kapolda menambahkan, sebaiknya di lingkungan Pemprov Kaltara membuka pelayanan satu atap di provinsi untuk melakukan pencegahan. "Buat pelayanan publik lewat online," imbuhnya.

Sementara Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyatakan, pemerintahnya telah melaksanakan pelayanan satu atap demi memudahkan perizinan dan terpantau secara transparan.

Selain itu juga menerapkan lelang elktronik secara layak, tidak perlu lagi adanya tatap muka, semua bekerja secara online, transparan dan terpantau tanpa ada kecurangan.

"Tenaga yang kelola lelang eletronik dilatih di Surabaya, kota terbaik yang terapkan pelayanan secara online. Kita tidak tinggal diam. Lapis depan, tengah, dan belakang tidak akan susah kita lakukan," ujarnya.

Terkait Satgas sapu bersih pungli, pihaknya mengambil langkah pembuatan Grup WhatsApp (WA). Tujuan pembuatan grup WhatsApp untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam upaya sapu bersih pungli di Kaltara.

"Ini pertaruhan nama baik kita. Tolong Pak Sekda nanti buat grup WA (WhatsApp) khusus satgas," kata Irianto yang saat itu mengenakan kemeja batik dan kopiah hitam.

Pembuatan grup WhatsApp sifatnya tertutup khusus hanya para personel Satgas Sapu Bersih Pungli kawasan Kaltara. "Pak Kapolda nanti juga dimasukan nomor ya, digabungkan digrup. Mohon diproteksi supaya tidak bocor dari pihak luar," ujarnya.

Dia berharap, Satgas Sapu Bersih Kaltara bisa bekerja secara profesional dan independen. "Memberi masukan baik ke gubernur," tuturnya.

Diperlukan Komitmen Kuat

Keberhasilan Satgas Sapu Bersih di Kaltara titik utamanya ada pada seorang yang berjiwa patriot, pemimpin. Sebab kata Kapolda Kaltim Kaltara Irjen Pol Safaruddin, kepemimpinan merupakan komponen vital yang memberi peran keberhasilan orgasinasi satgas dalam mencapai tujuannya.

"Presiden sudah berikan instruksi semua instansi lembaga negara untuk hentikan praktik pungli," tegasnya, pada Jumat 18 November 2016.

Karena itu diperlukan komitmen yang kuat secara tulus dan sungguh-sungguh dalam menjalankan roda organisasi satgas sesuai aturan. "Komitmen itu sesuatu ketentuan untuk berjanji kepada diri sendiri tetap terpacu untuk berjuang mencapai tujuan yang dicita-citakan," ujarnya.

Menurutnya, misinya dibentuknya satgas itu sangat baik, yang berniat membangun sistem pencegahan dan pengolahan data informasi melalui teknologi infromasi dalam rangka sukseskan internalisasi budaya anti pungli pada tataran pemerintah dan masyarakat.

Satgas Saber Pungli memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar serta Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016.

Garis besarnya, Satgas Saber Pungli memiliki empat fungai yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan, serta yustisi (peradilan). Spesialnya, Satgas ini memiliki perlakuan khusus diberi kewenangan melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).

Sapu Bersih Pungli ini terdiri dari Polri sebagai sentralnya, kemudian Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Target operasionalnya yang jadi bidikan dimulai dari pembuatan, antara lain Surat Kelakukan Cakap dari Kepolisian, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Izin Bongkar Muat Pelabuhan, dan izin di berbagai pemerintahan daerah.

Ditambahkan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie ketika memberikan pandangannya, menjelaskan, di Indonesia sebenarnya banyak tim yang dibentuk, namun banyak juga yang tidak jalan sesuai harapan.

"Tim dibentuk banyak yang tidak jalan tapi honor tetap jalan. Saya tidak ingin seperti ini," ujarnya. Diharapkan, pembentukan satgas tersebut bisa berjalan sesuai harapan, bekerja secara profesional dan bertanggungjawab.[1] ( )

---

[1] Koran Tribunkaltim, terbit pada Sabtu 19 November 2016 pada halaman 23 di rubrik Tribunkaltara