GEDUNG BAPPEDA PROVINSI GORONTALO

Terinspirasi Bangunan Mahkamah Konstitusi Indonesia

Oleh: Budi Susilo

Semenjak dimekarkan menjadi provinsi tersendiri, Gorontalo terus bermetamorfosa untuk arah yang lebih baik. Penampakan agak berbeda, semenjak Gorontalo telah berpisah dari induknya Provinsi Sulawesi Utara.

Satu di antaranya strategi pembangunan infrastuktur yang ingin dilakukan dengan membentang sepanjang 45,3 kilometer dengan nama Gorontalo Outer Ring Road dari Kabupaten Gorontalo ke Kotamadya Gorontalo. 

Tidak heran, sebagai penunjang maksimalisasi kegiatan, Bumi Hulandalo ini pun memantapkan lembaga perencanaan pembangunan dengan menggarap kantor secara tersendiri.

Gedung Bappeda Provinsi Gorontalo sebelum diresmikan Kamis, (7/2/2013)_budisusilo

Diberi nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. Dulu markas lembaga ini masih berada dalam pangkuan kantor pemerintahan Gubernur Gorontalo yang berada di Bukit Botu.

Sekarang, badan ini sudah punya sendiri. Bangunannya berbeda dari yang lain, konsep elegan dan megah bila dibandingkan kantor satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Kondisi gedung Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (7/2/2013)_budisusilo

Lokasinya berada di Jalan By Pass Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kotamadya Gorontalo. Starategis, kantor Bappeda ini persis dipinggir jalan, dengan luas bangunan 2200 meter persegi dan luas tanah 3000 meter persegi. 

Dahulu sebelum ada ini, tanah kosong, hanya ditumbuhi semak belukar rerumputan liar, namun kini pemerintah provinsi telah menyulapnya jadi Gedung Bappeda Provinsi Gorontalo.

Gaya bangunan sekilas mengadopsi khas bangsa Romawai klasik, dengan pilar-pilar besar dan kokoh di depan pelataran gedung. Tapi sebenarnya, inspirasi bangunan Bappeda diambil secara bulat-bulat dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang ada di Jakarta Pusat. 

Tampak belakang gedung Bappeda Provinsi Gorontalo, Jumat (22/3/2013)_budisusilo

Saat sambil memandang gedung Bappeda Provinsi Gorontalo dari luar, Zainal Latjompo (42), sempat menjelaskan, bangunan Bappeda Provinsi Gorontalo ini mengikuti desain Gedung MK. 

“Waktu itu Bu Winarni masih jabat kepala Bappeda bersama rombongan jalan-jalan ke MK. Melihat gedung MK langsung terinspirasi, bagaimana kalau pembangunan Gedung Bappeda di Gorontalo disamakan saja. Ya akhirnya semua sepakat,” ungkapnya Sabtu (7/4/2013).

Sejarah pembangunan gedung ini melewati tiga fase tahunan. Dimulai pada tahun 2010 dengan mengawali pengerasan dan pemerataan lahan bangunan, mengingat sifat tanahnya berpasir. 

“Tahun pertama konsentarsi pembangunan memasang pondasi,” ujar Zainal yang kini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program Bappeda Provinsi Gorontalo.

Beralih di tahun 2011, dilanjutkan penggarapan kolom balok yang fungsinya untuk memasang dinding dan lantai gedung yang terdiri dari tiga lantai. “Baru sampai dua lantai saja, belum bangun sampai lantai tiga,” ungkap Zainal. 

Ia menambahkan, penancapan kolom balok lumayan membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama, mengingat daya tancap balok juga harus kuat.

“Balok ditanam sampai di bawah tanah yang dalam, supaya kuat karena struktur tanahnya berpasir,” tuturnya. 

Memasuki tahun 2012, proses pembangunan dinding gedung dan penyempurnaan sampai lantai tiga dirampungkan, mengingat target penyelesaian di tahun 2013 sudah mendekat. 

“Akhir tahun 2012, proses penghalusan dinding dan pemasangan berbagai asesoris pintu, jendela kaca, dan atap gedung,” urai Zainal.

Bertepatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana datang ke Kota Gorontalo, maka pada Sabtu 6 April 2013, Gedung Bappeda Provinsi Gorontalo resmi dipakai untuk kegiatan jalannya pemerintahan.

Kegiatan seremonial peresmian gedung dilakukan dengan pengguntingan pita oleh Ibu Armida. Tentu saja, ibu menteri dari kabinet Indonesia Bersatu II ini kagum dan bangga, warga Gorontalo punya gedung yang memiliki lima pilar di pelatarannya.

Gedung Bappeda Provinsi Gorontalo miliki lima pilar, Senin (1/4/2013)_budisusilo

Usut punya usul, ungkap Zainal, lima pilar tersebut melambangkan semangat persatuan di dalam perbedaan demi mencapai kebaikan bersama. Bila dalam bahasa lokal ada istilah Duluwo Limo Lo Pohalaa , adanya persatuan di antara beberapa kerajaan untuk membangun bersama. “Kita bekerja satu dalam semangat kebersamaan, membangun Gorontalo,” harapnya.

Selain itu, lima pilar mengandung makna Pancasila, yang telah menjadi ideologi kebangsaan Indonesia dalam bingkai negara kesatuan republik. “Punya jiwa-jiwa pancasila, identitas nasional kita,” tutur Zainal. 

Dana yang dikucurkan untuk menghabiskan pembangunan gedung ini hingga mencapai angka sekitar Rp 9 milyar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni. “Uang dari APBD, diturunkan anggarannya tiap per tahun. Di 2010, 2011, dan 2012,” urainya.

Karena itu, tentu warga masyarakat Provinsi Gorontalo berharap besar pada lembaga pemerintah Bappeda untuk bekerja maksimal, tanpa ada muatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengingat telah diberi daya dukung penuh secara maksimal. 

Harapan sederhana, Bappeda harus berpandangan maju, menjunjung tinggi reformasi birokrasi, konkrit dalam membangun Gorontalo dengan mensinergikan keseimbangan lestari alam dan tetap berazas keadilan pembangunan di provinsi. ( )