MELARAT ENERGI BIROKRATNYA MENINGRAT

Melarat Energi, Birokratnya Meningrat
Oleh: Budi Susilo

PANGGUNG politik di Senayan beberapa waktu lalu, mengenai tarik-menarik terkait kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), suatu hal yang menjadi catatan baru sejarah Indonesia. Kebijakan rencana penarikan subsidi BBM di April 2012 menjadi rekor terpanas, paling ramai diperbincangkan, hingga menimbulkan suhu panas di dalam maupun luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bandingkan pada jaman era saat masih Wakil Presiden Jusuf Kalla, penolakan kebijakan kenaikan BBM tidak terlalu vulgar.

Perdebatan panjang, hingga tengah malam, akhirnya para legislator di gedung wakil rakyat memutuskan untuk menunda kenaikan BBM pada 1 April 2012, dan tambahan pula untuk enam bulan ke depan sejak bulan April, diprediksi pemerintah akan tetap menaikan BBM bila harga pasar minyak dunia pun ternyata melonjak.

Keputusan penundaan kenaikan BBM, tentu bukanlah peristiwa kelam, apalagi dikatakan sebagai rangkaian momen yang membanggakan. Kenapa demikian, bukan peristiwa kelam, sebab masih diuntungkan, akibat tindakan politik minyak di Senayan itu, Indonesia tak mengulangi kembali kerusuhan tahun 1998.

Lantas, kenapa bukan suatu hal kabar baik, sebab terbukti di dunia pasar, berbagai harga-harga kebutuhan pokok dan lainnya telah terkerek naik lebih awal. Ironisnya, walau si BBM masih di harga lama, tapi barang-barang jualan tak bisa lagi turun. Aneh bukan, itulah Indonesia.

Orang pasti akan bertanya, kenapa BBM tidak naik tetapi inflasi tetap saja terus merangkak naik ? harga perumahan naik, logam emas naik, beras, tepung, rica dan sejenisnya juga ikut naik. Bahayanya harga diri saja yang turun, namun apakah hal ini sudah benar-benar terjadi ? Wow, tentu hancurlah masyarakatnya.

Alasan rasional pencabutan subsidi BBM lebih untuk mengamankan anggaran negara yang terbatas. Harga per barel minyak dunia yang terus membumbung mengakibatkan anggaran negara jebol. Ada yang beralasan, daripada uang negara untuk menambal biaya bensin, ada baiknya pengalihan ke pemantapan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Itu ide bagus yang perlu diapresiasi, tapi fakta yang terjadi apakah akan seperti demikian. Penggunaan anggaran negara untuk kepentingan publik, masih dipertanyakan. Di saat partai politik yang berada di lingkaran kekuasaan mengalami degradasi idealisme, banyak kadernya yang terjebak lubang koruptif, akibatnya gagasan penghapusan subsidi BBM dianggap secara negatif oleh rakyat sebagai gerakan penipuan.

Sisi lainnya, pihak parpol oposisi, apa benar-benar untuk memperjuangkan rakyat ?, di prakteknya, parpol oposisi itu biasanya lebih ditujukan bagaimana cara untuk mengalahkan para partai yang ada dilingkup kekuasaan agar tak lagi berkuasa.

Berdasarkan catatan Statistical of World Energy Report 2011, Indonesia masih memiliki cadangan gas 3,1 triliun meter kubik, yang bisa bertahan hingga 40-an tahun dengan rata-rata produksi 82 miliar meter kubik per tahun. Adapun total cadangan minyak bumi nyaris kering, tinggal 4,2 miliar barel. Jumlah ini ditaksir habis dalam delapan tahun. Aneh rasanya, Indonesia melarat energi tapi birokratnya masih meningkrat. rakyat jelata menengah ke bawah tidak lagi dapat rasakan energi yang bersubsidi.

Kalau dari hasil kajian Muhammad Syarkawi Rauf, Kepala Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, peningkatan beban ekonomi karena kenaikan harga BBM di Kawasan Indonesia Timur lebih besar dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia karena juga dipicu oleh sistem logistik yang buruk. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau tidak terkoneksi satu sama lain.

Akibatnya, distribusi barang antardaerah tidak lancar sehingga menciptakan gangguan tambahan pada sisi pasokan kebutuhan pokok. Apalagi beban ekonomi Kawasan Timur Indonesia diperburuk oleh ketergantungan pasokan barang-barang kebutuhan pokok terhadap sentra industri manufaktur di pulau Jawa, khususnya Surabaya. Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang merupakan regional hubungan karena relatif terkoneksi dengan daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia tak memiliki industri manufaktur untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.

Lihatlah di Sulawesi Utara, terdapat ironi di birokrat, pejabat penyelenggara negeri. Antara lain terjadi pada kesemua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bitung yang memperoleh kemudahan fasilitas alat transportasi kendaraan dinas roda empat, padahal berdasarkan aturannya mereka yang berhak peroleh mobil hanya Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi, Badan Kehormatan, Badan Legislasi dan Badan Anggaran (tribunmanado.co.id, Jumat, 11 November 2011), dan lagi ada peristiwa yang sungguh timpang, masing-masing, baik Wali Kota maupun Wakil Wali Kota mendapat anggaran lebih dari Rp 500 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012 untuk baju dinasnya. (tribunmanado.co.id, Senin, 27 Februari 2012).

Bersebrangan akan hal itu, ada cerita menarik yang seharusnya patut dicontoh, pada 29 Agustus 2005, presiden Venezuela Hugo Chavez mengumumkan rencana untuk menyediakan minyak pemanas ruangan dan bensin murah kepada rumah-sakit, panti-panti werda, sekolah-sekolah dan organisasi setempat yang mewakili masyarakat kurang mampu. "Jika anda ingin menghapuskan kemiskinan, anda harus memberdayakan kaum miskin, bukan memperlakukan mereka sebagai pengemis," katanya kala itu. Uniknya, penerima itu adalah korban Badai Katrina di Amerika Serikat, melalui Citgo Petroleum Corporation, anak perusahaan petroleos de Venezuela S.A, yang sisihkan 10 persen minyak yang disulingnya bagi warga Amerika yang membutuhkan.

Di tarik ke ranah Indonesia, akankah mampu seperti Venezuela ? pengelolaan sumber daya energi minyak mampu menjadi kebanggaan Indonesia. Secara konstitusi telah diatur di Undang- undang Dasar 1945 ayat 3, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sekarang tinggal menunggu, bagaimana kemauan penyelenggara negara mampu jalankan amanah hukum tersebut. ( )