BADAI DEFISIT ANGGARAN BALIKPAPAN

Proyek Berhenti atau Pembayaran Ditunda

Persoalan pelik yang kini dihadapi Pemerintah Kota Balikpapan mengenai defesitnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), seolah menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Gejala defisit anggaran ini puncaknya mulai dirasakan pada tahun ini.

RAMUAN jitu disiapkan Wali Kota untuk mengatasi keterbatasan dana ini, satu di antaranya mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pelaku kontraktor untuk membahas bersama-sama keluar dari dilema ini.

Pertemuan dilangsungkan di lantai tiga kantor Wali Kota Balikpapan, Jalan Sudirman, Senin 5 September 2016 sore. Antusias tamu yang hadir ke pertemuan ini memberi warna kehangatan dalam pertemuan, meski tuan rumah penyenggelara hanya menyediakan minuman air mineral botol plastik pabrikan Pasuruan, Jawa Timur.  

Saat sebelum rapat dimulai, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Balikpapan, Buhari AS, mengatakan kepada Tribun, persoalan defisitnya anggaran pemerintah sedang dicari jalan keluarnya. Dampak yang dirasakan kepada kontraktor akan dihentikan sementara pembayarannya.

"Saya tidak mau berkomentar banyak. Kami ikuti saja nanti kebijakan pemerintah seperti apa. Belum ada kesepakatan, masih dibahas terus. Yang penting buat kami itu, intinya pemerintah jangan sampai merugikan kontraktor," ujarnya menutup pembicaraan.

Pantauan Tribun dalam pertemuan itu, sebagian besar kursi-kursi yang disediakan terisi para hadirin. Sebagai pimpinan rapat langsung dilakukan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi didampingi Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud. 

Pemandangan pemukiman penduduk yang padat dan gedung perkantoran serta perhotelan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimatnan Timur pada Senin 15 Agustus 2016 sore. Foto diambil dari perbukitan Markoni Atas. (Jongfajar Kelana)

Di forum itu, diperkenankan kontraktor menyampaikan aspirasinya. Satu di antaranya Muhammad Ali Amin, Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi Balikpapan, yang menegaskan, kondisi keuangan pemerintah Kota Balikpapan yang sedang mengalami defisit, seharusnya juga ada pemotongan dana reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dia beralasan, rasanya tidak adil jika keuangan daerah defisit hanya terkena pada kontraktor saja, mengorbankan hasil kerja kontraktor dengan menunda pembayaran. "Pangkas juga yang lain. Dana reses di dewan dipangkas saja, hanya jalan‑jalan tidak ada guna. Kasih dana yang benar‑benar bisa dirasakan masyarakat," tegasnya dengan suara lantang di forum itu.

Ali menganalisis, jika terjadi pemutusan kontrak proyek, akan berdampak pada pemutusan tenaga kerja yang jumlahnya ada puluhan lebih orang. Di Asosiasinya hampir ada 50 proyek lebih yang ditanganinya, di antaranya pengerjaan drainase, proyek bina marga, dan proyek cipta karya.

"Warung‑warung makan bisa sepi pembeli. Biasanya tukang‑tukang makan di warung kalau sudah tidak kerja, tidak lagi jajan di warung," ungkap Ali yang juga menjabat sebagai Direktur CV Bagus Via Mandiri ini.

Menurutnya, pengerjaan proyek yang selam ini dikerjakan sudah sesuai perjanjian dalam lelang yang diatur juga mengenai traget penyelesainnya. Apabila belum masuk target penyelesaian, lalu tiba-tiba diputus kontrak sama saja ini sudah mencederai perjanjian.

"Kenapa waktu itu digelar lelang. Harusnya tidak perlu ada pengerjaan proyek. Sekarang sudah di tengah perjalanan mau diputus begitu saja kontraknya, kami menolak. Kami sedih, kasihan nanti (nasib hidup) para pekerjanya," ungkap Ali.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja Kadin Balikpapan ini mengusulkan, pemkot meski bekerjasama dengan bank daerah untuk meminjam uang sebagai dana talangan untuk pembiayaan proyek karena jalan ini dianggap bisa menyelamatkan para pekerja.

"Kami bukan bicara diuntungkan tapi berpikir bagaimana caranya bisa diselamatkan. Kami pikir ini semua para pekerjanya. Proyek selesai, ya kami harus segera bayar," ujar Ali yang saat itu mengenakan kemeja hitam.  

Warga pemudik tiba di Kota Balikpapan melalui Pelabuhan Kapal Laut Semayang pada Jumat 15 Juli 2016. Mereka itu ada yang warga pendatang dan warga asal Balikpapan yang mudik berlebaran ke luar daerah pulang kembali ke Balikpapan. (Jongfajar Kelana)

Menanggapi hal itu, Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi menuturkan, opsi meminjam dana kepada perbankan untuk menalangi pengerjaan proyek dianggap bukan pilihan tepat, sebab prosedur peminjaman uang tidak mudah seperti yang dibayangkan.

Bersentuhan dengan dunia perbankan, Pemkot harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri. Belum lagi nanti di analisis lagi mengenai kesetabilan atau kesehatan keuangan daerahnya oleh perbankan. Jika bank menganggap tidak layak pinjam, maka gagal peminjaman uangnya.

"Sangat rumit kalau mau pinjam ke bank. Pemkot harus minta izin sana sini terlebih dahulu. Uang tidak bisa langsung dicairkan secepatnya," ungkapnya.

Pertemuan yang berlangsung hingga dua jam itu, akhirnya belum menemui jalan keluar yang pasti meski rapat berlangsung kondusif dan tertib. Pihak kontraktor pun belum mendapat jawaban kepastian, terkait dengan kebijakan penghentian proyek dari Pemkot.

Di hari mendatang, Wali Kota akan mengagendakan kembali pertemuan khusus hanya untuk kalangan kontraktor, membahas dan memutuskan kepastian akan nasib pengerjaan proyek zaman krisis defisitnya anggaran.[1]

Pembayaran Ditunda Tiada Bunga

Gelombang defisit anggaran yang melanda Pemerintah Kota Balikpapan tidak membuat pengerjaan proyek-proyek pemerintah kota harus terhenti. Pengerjaan proyek tetap berjalan sesuai rencana meski keuangan daerah mengalami defisit.

Itu ditegaskan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Tara Allorante, kepada sejumlah awak media di lantai tiga kantor Wali Kota Balikpapan pada Senin 5 September 2016 siang. Pria berkaca mata ini menjelaskan, tidak benar ada penghentian pengerjaan proyek, yang benar itu ada penundaan pembayaran proyek. 

Dia menambahkan, pihaknya sudah bertemu dengan hampir semua kontraktor yang menangani proyek pemerintah kota, jawabannya tetap merampungkan pekerjaan fisik sebagaimana kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam kontrak kerja.

"Kami jelaskan ke mereka (kontraktor), keuangan daerah sedang defisit. Kami sudah buka komunikasi dengan mereka. Dan mereka memahami kondisi keuangan daerah kita. Mereka memaklumi kalau ada yang terlambat dalam pembayaran," tutur Tara.

Proses pembangunan stadion sepak bola Kota Balikpapan di Manggar yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Balikpapan dan dari Provinsi Kalimantan Timur, pada Senin 13 Juni 2016 siang. (Jongfajar Kelana)

Kebijakan yang akan diambil terkait defisit anggaran, pembayaran pengerjaan proyek akan dibayar sebagian di tahun 2016 dan sebagian yang lain dibayar pada tahun 2017.

"Kami sekarang sedang hitung-hitung menyesuaikan anggaran, berapa yang akan dibayar di tahun 2016 dan dibayar di tahun 2017 nanti. Kami belum bisa jelaskan secara pasti berapa uang yang akan dibayarkan nanti," ungkapnya.

Yang pasti, berdasarkan dari data Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, ada lebih dari 50 kontraktor yang akan mengalami keterlambatan pembayaran hasil pengerjaan.

Namun Tara menegaskan, pembayaran yang dilakukan di tahun 2017, tidak ada penalti yang dikenakan ke pemerintah. Pembayaran yang ditunda di tahun 2016, Pemkot tidak dikenakan bunga.

"Sementara tidak ada itu bunga. Tidak pakai bunga-bunga. Tidak pakai bunga saja (Pemkot) sudah susah, apalagi ketambahan pakai bunga, tambah susah lagi," tegasnya.

Beberapa jam sebelumnya, senada di tegaskan oleh Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi yang mengatakan, minusnya anggaran daerah tidak membuat proyek besar mandek. Satu di antaranya penggarapan Balikpapan Islamic Center (BIC), dan Stadion Sepakbola Balikpapan yang menjadi markas kebanggaan Persiba FC.

Kondisi keuangan yang defisit, proyek yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan, termasuk proyek Islamic Center dan fasilitas olahraga. Hanya saja pembayaran hasil kerja proyek tertunda, dibayar pada tahun mendatang.

Dia menambahkan, jika kontraktor tetap mau menjalankan proteksi, dipersilakan hanya saja pembayaran tertunda pada tahun 2017. "Kalau tidak mau kita persilakan untuk putus kontrak," imbau Rizal, yang sampai sejauh ini menurut data Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan baru ada satu kontraktor yang memutuskan kontrak, tidak mau menggarap proyek pemerintah. ( )

TOTAL DEFISIT Rill Kota Balikpapan

Defisit APBD Kota Balikpapan Rp 482.274.998.502

Pengurangan Bantuan Keuangan dari Pemprov Kaltim Rp 48.082.750.000

Kelebihan salur yang wajib dikembalikan ke pusat Rp 47.125.469.066

Jadi total defisit Rp 577.482.217.586

ASUMSI PEMBIAYAAN PROYEK RAPBD 2017

Pembayaran ganti rugi Cemara Rindang Rp 21 Miliar

Pembayaran Ganti rugi Bekapai Rp 15 Miliar

Pembayaran Ganti rugi Somber Rp 2,5 M

Pembebasan lahan waduk teritip Rp 70 M

Pembebasan Embung Aji Raden Rp 50 M

Pembangunan jalan masuk BIC Rp 10 M

Pembangunan jalan tembus Grand City Rp 10 M

Pembebasan lahan Stadion Persiba Rp 40 M

Sumber Data: Pemkot Balikpapan 2016

---

[1] Koran Tribunkaltim, “Proyek Stop atau Pembayaran Ditunda,” terbit pada Selasa 6 September 2016 terbit pada halaman pertama bersambung ke halaman 11 rubrik Tribun Line.