BADAI DEFISIT ANGGARAN BALIKPAPAN 2

Sewa Mobil Swasta Lebih Efisien dan Transparan

Menjelang akhir tahun ini, anggaran daerah Kota Balikpapan mengalami gonjang-ganjing akibat diterpa badai defisit yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi ini membuat kepala daerah memutar otak, mengatur strategi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang tersisa.

UPAYA memaksimalkan efektifitas penggunaan anggaran, Wali Kota membuat payung hukum berbentuk Instruksi Wali Kota Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Penghematan Belanja Pelaksanaan Program, atau Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016.

Spesifiknya, aturan itu memberi benang merah agar di antaranya melakukan penghematan anggaran seluruh belanja langsung di SKPD dengan ditetapkan dana sebesar Rp 304 miliar lebih.

Hal ini disampaikan secara langsung Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi dalam rapat bersama di kantor Wali Kota yang hadir antara lain tokoh masyarakat, para kontraktor, akademisi, perbankan, dan mahasiswa.

Satu hal yang menarik di rapat itu diungkapkan juga, bahwa pengadaan kendaraan dinas ditiadakan dan biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan lingkungan Pemkot Balikpapan untuk triwulan IV ini ditiadakan. 

"Tidak ada lagi bahan bakar untuk kendaraan dinas sepeda motor dan kendaraan roda empat," tutur Rizal, pada Senin 5 September 2016 siang.

Sebenarnya terkait persoalan kendaraan dinas, terdapat tawaran menarik dari pihak swasta yang menawarkan jasa penyewaan kendaraan, satu di antaranya “Kalla Transport” wilayah Kalimantan yang berkantor di Kota Balikpapan, yang mengklaim bisa memberi efisiensi pengadaan kendaraan dinas.

Perbandingan pembiayaan pengadaan kendaraan dinas berplat merah dengan plat hitam bisa diuji. 

Ketika Tribun bersua dengan Branch Manager Muhammad Agus, Branch Manager Kalla Transport PT Bumi Jasa Utama, mengungkapkan, sewa kendaraan dengan pihak swasta dianggap lebih hemat daripada cara pengadaan kendaraan dinas yang selama ini dilakoni. 

Jongfajar Kelana

Penyewaan mobil di Kalla Transport dihitung hanya dari operasional pemakainnya saja, tidak perlu lagi berpikir mengenai perawatan, kebersihan kendaraan, dan tidak lagi memikirkan lelang kendaraan. 

"Kalau di kami misalnya bayar Rp 5 juta sudah semuanya. Tidak ada lagi biaya-biaya tambahan," katanya, pada Selasa 6 September 2016 di ruang kerjanya.

Selain itu, tambahnya, apabila dalam penyewaan mobil mengalami kecelakaan berat, Kalla Transport akan sediakan mobil penggantinya yang layak jalan, tidak perlu lagi kena tambahan uang sewa. Sebab katanya, Kalla Transport memiliki banyak pasokan kendaraan yang siap dipakai.

Bandingkan dengan kondisi mobil dinas yang berplat merah selama ini, jika kendaraan mengalami bencana, maka harus menunggu mobil dalam kondisi layak jalan, tidak ada pengganti mobilnya.

"Di kami kalau ada service mobil ternyata sampai memakan waktu enam jam lebih, akan kami ganti lagi dengan mobil sewa yang siap pakai. Tidak kena tambahan. Kami sediakan mobil pengganti," ungkapnya. 

Kemudian, ada tambahan fitur lagi, mengenai ketersediaan alat Real Actual, yang bisa membaca secara akurat penggunaan bahan bakar. 

Melalui alat ini, penggunaan bahan bakar bisa pertanggungjawaban secara berkualitas dan transparan, tidak ada lagi yang bisa menipu. 

"Yang pakai alat real actual ini belum termasuk dalam biaya sewa mobil. Kena tambahan lagi," tuturnya.

Sejauh ini, Kalla Transport sudah mewadahi wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. 

"Kami siap saja siapkan mobil dinas untuk wali kota, kepala dinas, dan kendaraan untuk operasional lainnya," ujar Agus, yang lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Hasanuddin ini.[1]

Tidak Ada Penambahan Pajak dan Retribusi

Gejala defisitnya anggaran daerah Kota Balikpapan belakangan ini, membuat pemerintah daerah mengambil sikap untuk tidak menambah pajak dan pungutan retribusi dalam menghadapi badai defisitnya anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) yang cukup memprihatinkan ini.

Itu diungkapkan oleh Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi di ruang kerjanya pada Senin 5 September 2016 siang. Dia beralasan, sekarang ini masyarakat juga sudah ada yang sebagian terkena dampak dari defisitnya anggaran.

"Kita tidak boleh menambah sektor pungutan demi tinggkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Warganya inginnya tidak mau dibebani lagi," ujarnya kepada sejumlah awak media massa.

Dia menjelaskan, upaya yang dilakukan pemerintah tidak menambah pajak dan retribusi namun menerapkan kebijakan peningkatan atau intensifikasi pajak dan restribusi yang sudah ada. 

"Pajak kita sudah ada yang melebihi target, hanya restribusi saja yang tidak capai target. Nanti kita tingkatkan lagi," tuturnya. ( )

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah Rp 382.567.098.263 (APBD Murni 2016)

Rp 392.608.000.000 (Proyeksi APBD P 2016)

Retribusi Daerah Rp 59.983.859.440 (APBD Murni 2016)

Rp 50.931.634.460 (Proyeksi APBD Perubahan 2016).

SUMBER DATA: Pemkot Balikpapan 2016

---

[1] Koran Tribunkaltim, “Solusi Menghemat Biaya Operasional di Tengah Defisit Anggaran; Sewa Mobil Swasta Lebih Efisen tanpa Lelang,” terbit pada Rabu 7 September 2016, di halaman pertama bersambung ke halaman 11 rubrik Tribun Line.