BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2010-2015

Absen di Paripurna Pemberhentian Jabatan  

Pagi itu, sinar fajar menyingsing, menyinari kawasan Jalan Ulin Kecamatan Tanjung Selor. Cuaca yang cerah ini, menyelimuti gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kamis 23 Juli 2015 lalu.

ATMOSFIR itu seolah menjadi saksi bisu bagi DPRD Kabupaten Bulungan yang menggelar kegiatan perdana pasca liburan lebaran Idul Fitri, yakni Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II tahun 2015.

Rapat paripurna tersebut membahas mengenai Pengumuman Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bulungan masa jabatan 2010 hingga 2015, yang dijabat Budiman Arifin dan Liet Ingai.

Kegiatan rapat dilangsungkan di ruang Datu Adil. Di jadwal agenda rapat berlangsung pukul 10.00 Wita, namun pantauan saya, pelaksanaan rapat molor sekitar 40 menit, akhirnya rapat berjalan pada pukul 10.40 Wita. 

Selain para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, acara itu juga dihadiri 13 personel DPRD Kabupaten Bulungan, yang secara ketentuan, jumlah 13 itu sudah memenuhi kuorum untuk menggelar rapat resmi sekelas paripurna. 

Jajaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang akan mengikuti Diklat pada Jumat 24 Juli 2015. Acaranya diselenggarakan di gedung Balai Diklat Kabupaten Bulungan Jalan Agatis Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara. (photo by budi susilo)

Tetapi dari itu semua, ternyata Bupati Bulungan maupun Wakilnya tidak menghadiri rapat tersebut. Saat ditemui, usai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Syarwani, menuturkan, beberapa hari yang lalu, secara resmi sekertariat dewan telah mengirimkan undangan kepada Bupati dan Wakil Bupati. 

“Saat dekat jelang rapat kami dapat kabar Bupati dan Wakil tidak bisa hadir. Kami mendapat kabar kalau kedatangan di rapat paripuna akan diwakili oleh Sekertaris Daerah saja,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Syarwani menegaskan, soal tidak hadirnya Bupati dan Wakil Bupati secara langsung di DPRD bukanlah menjadi persoalan besar dan tidak akan mengurangi esensi gelaran rapat paripurna.

“Kita harus pahami ini semua bahwa rapat yang kami gelar hanyalah sekedar pengumuman saja, sebuah usulan dari dewan mengenai pemberhentian jabatan,” ujarnya.

Dia pun enggan menjawab soal alasan apa yang membuat Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tidak hadir dalam rapat paripurna. “Saya tidak tahu alasan Bupati dan Wakilnya tidak datang. Saya hanya tahu kalau Sekda yang mewakili mereka,” kata Syarwani.

Pria yang berlatarbelakang politisi Golkar ini menambahkan, bahwa gelaran rapat paripurna tidak ada kaitannya dengan pencalonan Bupati sebagai Calon Gubernur maupun Wakil Bupati mencalonkan sebagai Calon Bupati. 

Rapat parpurna digelar karena alasan amanat Undang-undang sebelum masa jabatan berkahir, maka dewan berhak menyampaikan pengumuman akan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 

“Usai rapat kami akan membuat rekomendasi yang kemudian disodorkan ke Gubernur yang kemudian diteruskan lagi ke Menteri Dalam Negeri untuk diproses mencari siapa penjabat bupatinya,” ujar Syarwani. 

Terpisah, Sekertaris Daerah Kabupaten Bulungan, Syafril, menjelaskan, alasan tidak bisa hadirnya Bupati dan Wakil Bupati Bulungan ke acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Bulungan karena sedang ada tugas penting yang tidak bisa ditinggalkan. “Saya mewakili sudah bisa. Soalnya mereka berhalangan hadir. Ada tugas, jadwal padat,” tegasnya. 

Kepada Budiman, SBY Bilang “Beri Saya Waktu”

SEBELUMNYA, mendekati jadwal pendaftaran calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara), Budiman Arifin menyatakan diri bertekad kuat maju di gelanggang perebutan kursi Gubernur Kaltara. 

“Saya sudah positif maju (Cagub Kaltara). Untuk menghargai teman-teman kami di partai. Kalau saya dipasang, atau dilamar orang menjadi wakil Gubernur lebih baik saya mundur saja,” ungkapnya seusai menggelar acara berbuka puasa Ramadhan di rumah jabatan Bupati Bulungan pada Selasa 7 Juli 2015. 

Belum lama ini, Budiman yang menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengurus Daerah Demokrat Kaltara telah bertemu dengan pengurus Demokrat di Jakarta.

“Saya ikut uji kepatutan dan kelayakan Cagub Kaltara di Demokrat. Yang dari Kaltara hanya saya sendiri yang diuji di Demokrat. Tidak ada orang lain yang daftar,” tuturnya.

Waktu itu, seingat dia, uji kepatutan dan kelayakan dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  yang didampingi belasan pengurus lainnya. Budiman diminati laporan mengenai kondisi dan perkembangan daerah. 

Dia menceritakan kondisi semua di kabupaten sampai situasi di pemprov itu bagaimana. Laporan saya tersebut ditanggapi positif. “Lalu bapak SBY bilang bagus. Beri saya waktu,” kata Budiman yang mencoba mengulangi pernyataan SBY. 

Selain itu, medan perjuangan yang dilakukan Budiman melalui pendekatan ke partai politik yang lain. “Saya sudah datang ke PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), ke Gerindra, PAN (Partai Amanat Nasional),” urainya. 

Menurut Budiman, itu dilakukan untuk menjalin komunikasi dan menggelang kekuatan di pemilihan kepala daerah. Sekarang tinggal menunggu jawaban dari tiga parpol itu untuk mengajukan calon wakil untuk mendampinginya. “Saya lagi menunggu siapa yang didorong wakilnya untuk mendampingi saya. Kita tunggu saja,” ungkap pria yang juga sebagai Bupati Bulungan ini. ( )