MENGENDALIKAN PENDUDUK DEMI NASIB ANAK

Mengendalikan Penduduk Demi Nasib Anak

Kesibukan Dinas Transmigrasi Kabupaten Bulungan tidak lain adalah menampung orang-orang pendatang baru dari provinsi lain, demi menjalankan program transmigrasi, memindahkan orang dari pemukiman penduduk padat ke wilayah sepi seperti Kabupaten Bulungan sendiri.

BERBEDA halnya, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Kabupaten Bulungan, melaksanakan keluarga berencana, mengendalikan pertumbuhan penduduk supaya tidak membengkak jumlahnya.

Diungkapkan oleh Sekretaris BPPPAKB Bulungan, Muhammad Yani saat usai meresmikan pembukaan Rapat Kerja Teknis Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2015 di gedung Serba Guna, Disperindagkop Bulungan, pada Selasa 29 September 2015 pagi.

Ia menjelaskan, dimasyarakat umum, tujuan KB itu selalu diidentikkan dengan pembatasan kelahiran manusia, mengendalikan agar tidak mengalami pertumbuhan jumlah penduduk secara dahsyat.

“Padahal gerakan kami tidak seperti kesan yang dimengerti oleh banyak orang. Kami itu tidak membatasi tetapi lebih kepada upaya menjaga jarak kelahiran,” kata Yani, yang memiliki kulit badan yang hitam ini.

Belum lama ini, saat Yani berkunjung ke wilayah Tanjung Palas Tengah dia pernah berjumpa dengan pasangan suami istri yang memiliki anak sebanyak 10 orang. Kehidupan keluarga ini berada di lapisan ekonomi ke bawah, berada di garis kemiskinan. “Hidup miskin tapi banyak anak. Apakah tidak memberatkan. Apakah tidak kasihan pada anak-anaknya ?,” tanyanya.

Pelaksanaan Musyawarah Anak Daerah Kabupaten Bulungan di gedung Serba Guna Disperindagkop Bulungan, Jl Kolonel Soetadji, Kecamatan Tanjung Selor Provinsi Kalimantan utara pada Senin (29/9/2015). Kegiatan ini bertujuan menampung aspirasi dan partisipasi anak dalam pembangunan daerah. (photo by budi susilo)

Bahkan ironis, anak-anaknya tersebut terkesan tidak terurus. Sebagian besar anak-anaknya tak mendapat perlakuan pelayanan kasih sayang yang maksimal. “Sampai ada tetangganya yang mengurusnya karena ada rasa iba,” katanya.

Itulah contoh di lapangan, kenapa program KB mesti tetap dijalankan dan diterapkan bagi setiap kehidupan rumah tangga. Kegiatan KB untuk menjaga jarak kelahiran agar orang tua kandung bisa mengasuh anaknya dengan baik.

“Kita punya anak mesti berprogram. Tidak asal melahirkan saja. Idealnya jarak melahirkan minimal dua tahun, tapi bagusnya jaraknya adalah lima tahun. Supaya orang tua bisa fokus mengasuh anaknya,” ujarnya.

Kasihan, tegas Yani, jika orang tua kandung tidak memiliki program visi misi mendidik anak, tentu yang rugi anaknya sendiri. Pihaknya tidak melarang melahirkan anak lebih dari dua, yang penting ada keseriusan untuk mendidik anaknya. “Kalau sampai terjadi pertelantaran anak akan kena pidana Undang-undang Perlindungan Anak,” katanya.

Senada dengan Dr Surya Chandra Surapaty, MPH, PhD Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI), saat berkunjung pertama kalinya ke Tanjung Selor, pada Jumat 25 September 2015.

Pria berkacamata itu menegaskan, penerapan Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Kalimantan Utara tidak jauh berbeda dengan yang ada di provinsi lain. Katanya, inti dari penerapan KB lebih untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berkarakter melalui lingkungan keluarga.

“Idealnya punya dua anak. Yang tidak boleh itu membatasi jumlah kelahiran melalui cara aborsi,” ujar pria berkaca-mata ini yang kala itu mengenakan kemeja batik.

Menurut dia, bila melahirkan terlalu dekat, atau kurang dari tiga tahun, maka yang terjadi nasib anak akan terbengkalai, seolah orang tua tidak akan fokus mendidik anak dengan baik.

“Setiap tahun melahirkan. Kapan kita akan mendidik anaknya. Memang setiap tahun melahirkan akan menjamin keselamatan ibu. Sebaliknya nyawa ibu akan terancam,” tutur Surya.

Usia pernikahan pun mesti ideal. Berdasarkan aturan, mempelai perempuan minimal berumur 21 tahun, sedangkan pihak lelaki minimal umur 25 tahun. Memasuki dunia rumah tangga mesti memiliki kematangan. “Terlalu muda melahirkan juga tidak baik,” katanya.  

Ditambahkan, Kornelis Elbar, Asisten III Pemkab Bulungan, menegaskan, program penyuluhan KB tetap berjalan. Jumlah penyuluh di Kabupaten Bulungan sebanyak 34 orang diharapkan memberi andil bagi pengurangan orang pengangguran. 

“Penyuluh mesti bekerja sungguh-sungguh. Ajak semua warga yang belum ikut prorgam KB, terutama kmereka yang berada dalam kelompok miskin, diberikan pelayanan gratis,” ujarnya. ()