KEDAULATAN KAUM PEDESTARIAN
Kedaulatan Kaum Pedestarian
SENGSARA jika berjalan kaki di trotoar daerah
Jabodetabek. Betapa sulitnya hidup di kota metropolitan, seakan hidup tanpa ada
aturan, siapa yang kuat ialah yang menang.
Persoalannya pejalan kaki atau pedestarian yang punya
hak mutlak jalur trotoar harus dipaksa untuk berebut area dengan kendaraan bermotor
roda dua dan pedagang kaki lima.
Serba salah, mau jalan kaki di trotoar, tiba-tiba
sepeda motor tanpa merasa berdosa melenggang
kangkung di jalur trotoar, akibatnya kaum pedestarian harus mengalah,
menyikir dari trotoar.
![]() |
(repro budi susilo) |
Hak kaum pedestarian direbut oleh para pengendara
sepeda motor yang katanya punya alasan untuk menghindari kemacetan arus lalu-lintas
jalanan aspal. Weleh-weleh, sungguh
tak masuk akal, egoisme sekali ya.
Sialnya lagi, saat si pedestarian kembali melanjutkan
langkah kaki, ketika situasi lajur trotoar sudah sepi dari lalu-lalang sepeda
motor, kemudian tiba-tiba si pedestarian bertemu dengan sebuah lubang saluran
air yang baunya tidak karuan.
Si pedestarian tentu mendadak kaget melihat kondisi
trotoar menganga, memamerkan saluran air yang kotor hitam pekat dan dipenuhi
genangan sampah-sampah rumah tangga.
Untung saja secara sadar, si pedestarian berjalan dengan
sikap waspada. Jika tidak, sudah celaka. Makanya harap berhati-hati ketika berjalan
di trotoar sebab masih banyak ranjau-ranjau yang tak terduga.
Belum ada seratus langkah, para kaum pedestarian kadang
juga harus mengalah, menyingkir ke jalan aspal, sebab jalur trotoar terhalang oleh
pedagang kaki lima yang sedang asik berdagang mencari uang.
Contoh kecilnya, lihat di Jalan Kamal Raya,
Cengkareng, Jakarta Barat. Bak pemilik mutlak trotoar, para pedagang kaki lima
eksis berkegiatan ekonomi di atas trotoar. Begitu pun di kawasan Kebayoran Lama
Jakarta Selatan dan kawasan Ciledug Kota Tangerang provinsi Banten.
Selain itu, di pasar Tanah Abang juga ada. Padahal
sudah diberikan gedung yang cocok untuk berjualan, namun masih ada satu dua
oknum pedagang yang masih bandel berjualan di trotoar demi satu alasan yang
tidak masuk akal, yakni mengejar para konsumen.
Sebenarnya tidak hanya terjadi di empat tempat itu,
tentu masih banyak lagi lokasi-lokasi yang serupa. Sekarang yang penting, tinggal
menunggu kesadaran dari para pedagang, pengguna sepeda motor, serta adanya
ketegasan dari aparatur pemerintah dan penegak hukumnya.
Mereka para pedagang yang menggelar usahanya di atas
trotoar dinilai bukan lagi kaki lima, tetapi sudah berubah menjadi pedagang
kaki seribu yang menggunakan ruang umum untuk kegiatan komersil, sementara hak
publik ditiadakan. Sungguh terlalu.
Begitu pun pengguna sepeda motor yang berjalan di
trotoar bukan lagi dinilai sebagai pengemudi sepeda yang memakai tenaga mesin
motor. Tetapi mereka pantasnya disebut pengemudi sepeda yang mengenakan kaca
mata kuda, pandangan etika berlalu-lintasnya sangat sempit. Dan alangkah
baiknya, surat izin mengemudinya dicabut.
Di sisi kaum pedestarian, melihat fenomena itu tentu hanya
bisa berdoa, bersabar, atau bahkan hanya bisa mencaci maki di dalam hatinya. Sebab
tak berdaya untuk menegur, apalagi melawan dan mengusirnya.
Padahal kaum pedestarian menggunakan trotoar punya
tujuan agar perjalanan nyaman dan aman tiba dengan selamat. Dan satu lagi,
ingin mencari kesehatan tubuh, karena dengan berjalan kaki ibarat melakukan
olah-raga ringan.
Perbandingan di Tokyo Jepang, orang-orang lebih gemar
berjalan kaki di trotoar. Pergi beraktivitas menggunakan kendaraan umum.
Setelah tiba di tujuan, penumpang turun dari kendaraan umum, lalu dilanjutkan
berjalan kaki menuju tempat tujuan yang jaraknya sangat tak jauh.
Sementara orang-orang di Indonesia, masih ada sebagian
yang menganggap pergi aktivitas dengan diselingi jalan kaki di trotoar itu bisa
menurunkan nilai status sosial. Selalu jaga gengsi, tak mau dilihat
berlalu-lalang berjalan kaki di jalur trotoar.
Tak heran, karena konsep berpikirnya masih seperti
itu, maka di jalan raya pun masih terjadi kemacetan yang parah. Volume
kendaraan bermotor yang beredar di jalan sudah tak terhitung lagi jumlahnya.
Jalan raya sudah padat dipenuhi kendaraan bermotor.
Dampaknya, kota diselimuti asap knalpot kendaraan
bermotor. Mencari udara yang bersih di kota sudah barang yang langka, karena
telah tercemar gas buang emisi kendaraan.
Banyaknya kendaraan bermotor yang beredar membuat
lingkungan kota tak lagi sehat, dan kota pun turut menyumbang bagi dampak
bencana pemanasan global yang belakangan ini semakin parah.
Karena itu, sampai kapan para kaum pedestarian di
Indonesia bisa berdaulat 100 persen merdeka menggunakan lajur trotoar tanpa ada
gangguan dari pedagang liar dan pengendara motor ?
Sampai kapan pula, luas trotoar yang sempit kemudian
melebar dan tak berlubang-lubang ? Dan apa mungkin, harapan terwujudnya trotoar
yang baik bisa juga terjadi secara meluas di berbagai daerah Jabodetabek ?
Hingga kini, lajur trotoar yang ideal di antaranya baru
tampak di kawasan pusat bisnis sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin dan kawasan
Monas. Karena itu, untuk memulai perubahan, mari hargai dan menjunjung tinggi hak
kaum pedestarian. Berikan kedaulatan penuh. Dengan alasan apa pun, jangan
merampasnya. Betulkan. ( )
Komentar
Posting Komentar