EGALITERISME BIROKRAT GORONTALO

Egaliterisme Birokrat Gorontalo 

Oleh: Budi Susilo

Di buku terbaru Joni Apriyanto, berjudul dari Gorontalo untuk Indonesia (2013), dibeberkan fakta kala era kolonial Belanda mencengkram Bumi Hulandalo Gorontalo, struktur stratifikasi masyarakat tertinggi di Gorontalo ditempati oleh orang-orang Eropa.

Mereka itu umumnya merupakan pekerja sebagai pegawai pemerintahan dan militer di pusat pemerintahan. Melihat hal ini tentu perlu ada paradigma baru bagi Gorontalo Indonesia kita, dengan meninggalkan warisan gaya penjajah Belanda atau Jepang. 

Komplek gedung pemerintahan Provinsi Gorontalo di Bukit Botu_budisusilo

Karena itu, terlepas dari pendapat dalam buku karangan Joni tersebut, maka penulis blog menegaskan, jaman sekarang ini, pegawai pemerintahan pun harus bertekad dan berubah, melakukan terobosan progresif dengan tidak menganggap sebagai lapisan masyarakat berkelas tinggi.

Sungguh heran dan aneh, bila pegawai pemerintahan atau birokrat masih ‘congkak’ atas jabatan yang diembannya, karena merasa teratas dalam lapisan sosial masyarakat. 

Padahal sesungguhnya, gaji kebutuhan hidup para birokrat itu dibiayai dari hasil pajak yang dikumpul dari rakyat, mengingat bertempat tinggal di negara pemerintahan Republik seperti Indonesia ini terdapat siklus melingkar dari rakyat dan untuk rakyat.

Kunci dari itu semua, agar terlepas dari garis pola pikir bangsa feodalis dahulu, maka pegawai pemerintahan harus berani berpegang teguh pada keluhuran prinsip egaliterisme. 

Ketika konsep yang dimiliki pegawai pemerintahan menjunjung tinggi nilai egaliterisme, maka pelayanan publik tidak akan kaku, apa yang namanya wujud good goverment akan berjalan baik, lancar seperti lajur tol Cipularang di Jawa Barat.

Benang merahnya, pegawai pemerintahan itu hakikat sebenarnya adalah seorang jongosrakyat, yang dipercaya rakyat untuk mengemban amanah memperjuangkan kebutuhan rakyat. 

Sebab itulah, pegawai pemerintahan harus melayani seluruh rakyat tanpa terkecuali, jangan melihat pada sisi batasan suku, agama, budaya dan kelompok aliran politik tertentu. Rangkul semua lapisan warga Gorontalo Indonesia kita !

Pegawai pemerintahan Provinsi Gorontalo sedang dalam pertemuan_budisusilo

Dan pegawai pemerintahan itu, bukan pengabdi bagi para penguasa politik yang sedang berkuasa dalam pemerintahan saat itu, tetapi mengabdilah kepada kebijakan yang mengandung pada unsur pro pemberantasan kemiskinan, pro pencipta lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis gotong-royong, serta pro penjamin perlindungan kesehatan warga yang berkualitas. ( )