EGALITERISME BIROKRAT GORONTALO
Egaliterisme Birokrat Gorontalo
Oleh: Budi Susilo
Di buku terbaru Joni Apriyanto, berjudul dari Gorontalo untuk
Indonesia (2013), dibeberkan fakta kala era kolonial Belanda mencengkram Bumi
Hulandalo Gorontalo, struktur stratifikasi masyarakat tertinggi di Gorontalo
ditempati oleh orang-orang Eropa.
Mereka itu umumnya merupakan pekerja sebagai pegawai
pemerintahan dan militer di pusat pemerintahan. Melihat hal ini tentu perlu ada
paradigma baru bagi Gorontalo Indonesia kita, dengan meninggalkan warisan gaya
penjajah Belanda atau Jepang.
![]() |
Komplek gedung pemerintahan Provinsi Gorontalo di Bukit Botu_budisusilo |
Karena itu, terlepas dari pendapat dalam buku karangan Joni tersebut,
maka penulis blog menegaskan, jaman
sekarang ini, pegawai pemerintahan pun harus bertekad dan berubah, melakukan
terobosan progresif dengan tidak menganggap sebagai lapisan masyarakat berkelas
tinggi.
Sungguh heran dan aneh, bila pegawai pemerintahan atau
birokrat masih ‘congkak’ atas jabatan yang diembannya, karena merasa teratas
dalam lapisan sosial masyarakat.
Padahal sesungguhnya, gaji kebutuhan hidup para birokrat itu
dibiayai dari hasil pajak yang dikumpul dari rakyat, mengingat bertempat
tinggal di negara pemerintahan Republik seperti Indonesia ini terdapat siklus
melingkar dari rakyat dan untuk rakyat.
Kunci dari itu semua, agar terlepas dari garis pola pikir bangsa
feodalis dahulu, maka pegawai pemerintahan harus berani berpegang teguh pada
keluhuran prinsip egaliterisme.
Ketika konsep yang dimiliki pegawai pemerintahan menjunjung
tinggi nilai egaliterisme, maka pelayanan publik tidak akan kaku, apa yang
namanya wujud good goverment akan berjalan
baik, lancar seperti lajur tol Cipularang di Jawa Barat.
Benang merahnya, pegawai pemerintahan itu hakikat sebenarnya
adalah seorang jongosrakyat, yang dipercaya rakyat untuk mengemban amanah
memperjuangkan kebutuhan rakyat.
Sebab itulah, pegawai pemerintahan harus melayani seluruh
rakyat tanpa terkecuali, jangan melihat pada sisi batasan suku, agama, budaya
dan kelompok aliran politik tertentu. Rangkul semua lapisan warga Gorontalo
Indonesia kita !
![]() |
Pegawai pemerintahan Provinsi Gorontalo sedang dalam pertemuan_budisusilo |
Dan pegawai pemerintahan itu, bukan pengabdi bagi para
penguasa politik yang sedang berkuasa dalam pemerintahan saat itu, tetapi
mengabdilah kepada kebijakan yang mengandung pada unsur pro pemberantasan
kemiskinan, pro pencipta lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis
gotong-royong, serta pro penjamin perlindungan kesehatan warga yang berkualitas. ( )
Komentar
Posting Komentar