BERSINERGI BALIKPAPAN BEBAS KORUPSI

Pejabat Memperkaya Diri dari Korupsi Rakyatnya masih Miskin

Memaknai peringatan hari antikorupsi sedunia, sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat dari unsur Pemkot Balikpapan bersama lembaga sosial masyarakat, profesional, dan akademisi mengadakan diskusi publik mengangkat tajuk 'Bersinergi Balikpapan Bebas Korupsi' di Ruang Rapat Redaksi Tribun Kaltim, Jumat 8 Desember 2017 siang.

Diskusi dimoderatori Nurdin Ismail, Ketua Laskar Antikorupsi Indonesia wilayah Kota Balikpapan. Peringatan antikorupsi mulai muncul 9 Desember 2003, yang disetujui Perserikatan Bangsa‑bangsa dalam Konvensi Antikorupsi di Meksiko.

Momen hari antikorupsi menjadi titik penting untuk melakukan refleksi, pengingat bagi siapa saja agar di Kota Balikpapan dengan penuh harapan, tidak ada lagi apa yang namanya tindak pidana korupsi.

"Kita membutuhkan aksi pencegahan, mendorong para penegak hukum dan pemerintah demi mempercepat proses pemberantasan korupsi yang selama ini belum disidangkan di pengadilan," tutur Nurdin.

Persoalan besar, pekerjaan rumah pada bangsa Indonesia, termasuk di Kota Balikpapan adalah penyakit korupsi yang akut, merebak di segala lini. Perlu ada pengingat, dibutuhkan upaya pencegahan, bukan sekedar pemberantasan semata.

Pengamat hukum Universitas Balikpapan Dr Piatur Pangaribuan, mengatakan, sejak dahulu negara Indonesia selalu dikatakan sebagai negara berkembang. Belum pernah mencapai progresifitas, masih selalu disebut negara berkembang.

"Korupsi selalu bergulir. Korupsi membuat hancur suatu bangsa. Negara mundur sebab masih adanya korupsi. Pejabat memperkaya diri dari korupsi, rakyatnya masih miskin. Negara tidak maju‑maju," ungkapnya.

Sebagai gambaran, negara maju seperti Jepang atau negara Eropa, tidak memiliki banyak sumber daya alam. Kekayaan bumi sedikit namun ditunjang sumber daya manusia yang mumpuni, termasuk integritasnya, komitmen untuk maju, tegakkan hukum, mau menerapkan keadilan bagi seluruh masyarakat melalui gerakan menjauhi korupsi.

"Negara maju, tidak kaya alamnya, tapi bisa kita saksikan negara‑negara ini bisa kuasai dunia. Disegani, menjadi acuan perbandingan sebagai negara maju. Lihat negara yang rusak, masih banyak korupsinya," katanya.

Bandingkan, dengan kehidupan di Indonesia. Bisa saksikan betapa keadilan sulit terwujud dalam masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Keadilan tidak terjamah ke seluruh Indonesia. Satu sama lain saling dirugikan, rakyat yang bodoh secara pendidikan semakin tergerus hilang, tersingkir dari kesejahteraan.

Berkaca pada analisis 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi, kaula muda‑mudi banyak jumlahnya. Ada yang mengatakan ini potensi bagus, sebagai modal penting untuk memutar roda kemajuan. Banyak kaula muda, maka suatu bangsa akan terbangun, berjalan secara produktif.

Tetapi sebaliknya, bila kualitas pendidikan kaula muda rendah, kurangnya keterampilan tidak ada percaya diri yang tinggi dan memegang ilmu yang mumpuni, tentu saja bonus demografi tersebut bakal menjadi sumber kekacauan, bahkan bisa disebut titik kehancuran, menjadi negara gagal dan bubar.