BALIKPAPAN BELAJAR PADA BATAM



Investasi Gandeng Perbankan Hindari Kebocoran

Pembenahan kehidupan masyarakat perkotaan selalu dilakukan termasuk satu di antaranya Kota Batam Kepulauan Riau. Kota yang berbatasan langsung dengan negara Singapura ini membenahi sistem perparkiran kendaraan bermotor. 

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan termasuk Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menimba ilmu ini kepada Pemerintah Kota Batam belum lama ini.

Puluhan anggota dewan termasuk seorang Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan sambangi gedung Pemkot Batam di Jalan Engku Puatri, lakukan kunjungan kerja pada Rabu 19 April 2017 pagi. Satu hal yang menarik dari pertemuan ini membahas mengenai pengelolaan parkir kendaraan yang selalu menjadi polemik.

Seperti yang diungkapkan anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Simon Sulean, yang mengatakan, keberadaan pengelolaan parkiran di Kota Balikpapan dianggap belum sempurna. Semestinya pendapatan yang diperoleh sangat maksimal namun yang terjadi masih saja ada kebocoran yang tidak bisa tersaring masuk ke pendapatan asli daerah. 

Kondisi parkiran kendaraan bermotor di Pasar Tanjung Pantun, Kecamatan Sei Jodoh, Kota Batam pada Rabu 19 April 2017 siang. Kendaraan yang masuk ke kawasan pertokoan ini belum diterapkan parkir secara daring, masih manual.

Penyebabnya tidak terlepas dari kurangnya pengelolaan yang mengadopsi teknologi. Retribusi parkir yang digarap dirasa sulit mengingat banyak juru parkir yang dianggap liar, tidak resmi dari pemerintah, akibatnya banyak pengasilan yang menguap tidak jelas. "Setiap bahu jalanada penguasa-penguasanya tersendiri," ujar pria kelahiran Toraja ini.

Tidak hanya itu, ungkap Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah, semenjak dibangunkan gedung khusus parkir yang berada di Jalan Jendral Sudirman, fungsinya belum berjalan baik. 

Gedung parkir masih sepi dari kendaraan bermotor. Tentu saja ini belum bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Melihat fenomena itu, Abidin Pasaribu, Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Pemkot Batam, menjelaskan, memasuki tahun 2017, Pemkot Batam mulai berbenah. 

Mulai tahun ini sedang menuju proses penerapan parkir online di sejumlah tempat untuk hindari kebocoran pendapatan.

Pihaknya telah menggandeng perbankan dari BPD Riau dan BPD Jabar. Posisi perbankan sediakan sistem teknologi dan mengambil keuntungan dengan berbagai dengan daerah. Sejauh ini telah terbangun 35 persen jaringan parkir online. "Bank yang berinvestasi. Kami (pemkot) yang mengawasai," ujarnya.

Peluang pendapatan asli daerah dari sektor parkir dianggap potensial mengingat jumlah kendaraan di Kota Batam selalu meningkat tidak pernah berkurang. Tahun ini telah disepakati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir sebesar Rp 3,6 miliar.

Berdasarkan kajian dari Dinas Perhubungan Kota Batam, andaikata parkir online dibumikan tentu saja akan berkontribusi secara memuaskan dengan alasan rasional penerapan online akan akurat dan cepat, diprediksi mampu menaikan pendapatan hingga 500 persen.  

Mengacu pada data Samsat Batam, jumlah keseluruhan kendaraan dari Januari sampai akhir Mei 2016 telah sentuh 704.266 unit. Jumlah ini terdiri dari 587.241 unit sepeda motor dan 117.025 unit kendaraan roda empat.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini pun ungkap Abidin, akan ditambah lagi kelengkapan infrastruktur seperti adanya pelebaran jalan di pusat perkotaan dan pembangunan jalan fly over di tujuh titik, yang di antaranya dana pembangunanya diambil dari APBN.

"Kita harus sering-sering silaturahmi dengan pemerintah pusat. Ada niat baik mau membangun pemerintah pusat mau kucurkan dana," katanya yang saat itu mengenakan kopiah hitam dan baju berkemeja putih lengan panjang.

Pengamatan Tribun, satu di antaranya yang paling ikonik ialah jembatan layang di Simpang Jam dibangun sepanjang 165 meter dengan lebar 32,2 meter, dan ketinggian 9 meter. 

Jembatan tersebut memiliki konstruksi box girder. Pembangunan jalan ini sebenarnya berada di lintasan jalan yang tidak terlalu macet padat akan kendaraan bermotor di saat menjelang siang, jam sibuk.

Melihat program kerja yang seperti itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, mengatakan, perencanaan Pemkot Batam sangat menginspirasi. 

Pihaknya ke depan pun akan melakukan hal yang sama. Setelah mengikuti kunjungan kerja ini, ilmu yang diperoleh akan diberlakukan di Kota Balikpapan.[1]

Atasi Defisit Perkuat Sektor Wisata 
Kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan belum lama ini berguru ke Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau. Satu di antaranya belajar mengenai cara Kota Batam bertahan di tengah kelesuan ekonomi dengan mencoba melirik sektor pariwisata sebagai roda kebangkitan ekonomi daerah kota ini.  

Pertemuan berbagi ilmu itu dilakukan di Gedung Pemkot Batam Jalan Engku Puatri, Rabu 19 April 2017 pagi. Saat itu, berkesempatan Ketua Komisi III, Andi Arif Agung, mengungkapkan, antara Kota Balikpapan dan Kota Batam ada kesamaan baik dari sisi geografis dan kondisi potensi pendapatan daerah.

"Bentuknya berbukit. Ada industrinya. Memiliki pelabuhan. Kota jasa dan perdagangan," katanya di hadapan puluhan anggota dewan Balikpapan dan segelintir pejabat Pemkot Batam.

Di tengah gelombang defisit anggaran yang juga dialami Kota Batam, membuat daerah ini bertahan tetap tidak kendur. Pendapatan asli daerahnya terus digenjot naik. Pembangunan infrastruktur gencar dibangun.

"Saya mau tanya ditengah kesulitan keuangan daerah kenapa Batam masih bisa membangun jembatan layang, pelebaran jalan. Apa yang membuat Batam bisa melakukan ini," tanya Andi.

Menjawab hal itu, Abidin Pasaribu, Staf Ahli Ekonomi dan keuangan Pemkot Batam, mengatakan, pembangunan infrastruktur secara besar-besar tidak lain untuk tujuan memberi daya tarik Kota Batam secara nasional dan internasional. Infrastruktur lengkap akan memberi tambahan para investor dari berbagai penjuru termasuk kunjungan wisatawan.

Secara geografis Kota Batam sangat dekat dengan Singapura. Tentu saja tidak boleh kalah soal kematangan perkotaanya. Tidak heran, sekarang Kota Batam telah berbenah, melakukan pelebaran jalan dan membangun jalan fly offer di tujuh titik. "Pembangunan masih berlangsung. Belum rampung semua," kata Abidin.

Dia mengaku, pembangunan hal itu semua ada kontribusi besar dari anggaran yang berasal dari pemerintah pusat diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 

Kemudahan Kota Batam mendapat kucuran anggaran tidak terlepas dari upaya silaturahmi yang dilakukan secara intens ke pemerintah pusat.

"Kebetulan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur adalah mantan Wakil Walikota Batam. Lewat Pak menteri bisa dekat dengan presiden. Pemerintah pusat mau melihat Batam," ungkap Abidin.

Secara statisik, jumlah kunjungan wisatawan di Kota Batam pada tahun lalu angkanya telah menyentuh sekitar 1,5 juta dari wisatawan manca negara. 

Mereka ini adalah wisatawan dari Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, Tiongkok dan beberapa dari negara eropa. "Batam sekarang telah membangun beberapa destinasi wisata baru," ujarnya.

Dia yakin, melalui kebangkitan sektor wisata Kota Batam, tentu saja anggaran pendapatan daerah bisa bernafas lega. 

Sektor pariwisata akan menghidupan sendi-sendi ekonomi yang lain termasuk satu di antaranya penginapan hotel. Saat penginapan ramai dipenuhi para tamu tentu saja akan memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan catatannya, pendapatan tahun lalu dengan tahun yang sekarang telah mengalami peningkatan. 

Menginjak tahun 2016, angka pendapatan mencapai Rp 800 juta. Berbeda dengan di tahun 2017, triwulan pertama, pendapatannya telah menyentuh Rp 1,16 triliun. Pendapatan ini sebagian besarnya diperoleh dari kontribusi pajak hotel. 

"Daerah kami yang paling banyak dikunjungi. Jumlah terbanyaknya hampir berada di bawah Bali," ungkap Abidin. ( )



[1] Koran Tribunkaltim, “Dewan  ke Batam Belajar Parkir Online; Investasi Gandeng Perbankan untuk Hindari Kebocoran,” terbit pada Senin 24 April 2017 di halaman 7 rubrik Tribun Balikpapan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PRASASTI KALASAN YOGYAKARTA

CANDI GARUDA YOGYAKARTA

MACACA NIGRA PRIMATA SEMENANJUNG MINAHASA I