IMPOTENSI EKONOMI BALIKPAPAN

Impotensi Ekonomi Balikpapan

Kondisi keuangan daerah Balikpapan mengalami penurunan diakibatkan melemahnya kekuatan ekonomi. Dampak lemahnya ekonomi membuat anggaran Balikpapan tak bisa seperti dahulu kala yang mencapai kejayaan.

Menurunnya produktivitas dan jatuhnya harga minyak jadi satu di antara faktor pendorong Balikpapan mengalami pelemahan keuangan daerah, anggaran tiada lagi tajir seperti zaman dahulu kala sampai tumpah meluber.

Selama ini Balikpapan sangat mengandalkan ekonomi sektor pertambangan energi, tak heran banyak orang menggembar‑gemborkan Balikpapan sebagai kota minyak.

Saat sektor energi ini jatuh tersungkur, imbasnya begitu dirasakan. Sampai akhirnya Walikotanya menebarkan kesan rasa putus asa bahwa Kota Balikpapan dinyatakan jatuh ambruk, bangkrut.[1]

Kegiatan masyarakat Balikpapan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mesti ditanggung sendiri, dilakukan secara swadaya dari uang masyarakat sebab isi kantong pemerintah kota sedang kosong melompong, anggaran daerah gundah gulana diterpa kesusahan keuangan.

Sebaiknya warga ataupun pemerintah kota tiada luntur, untuk selalu bersemangat mendiami wilayah Balikpapan tak perlu mengambil langkah bermigrasi ke provinsi lain.

Sementara kaum birokratnya imbangi dengan gaya hidup sederhana, tidak perlu pergi keluar kota dengan alasan tunaikan tugas negara. Ujung-ujungnya hanya berwisata, menikmati diri menggunakan 'uang rakyat.'

Krisis keuangan bisa dijadikan cambuk semangat bagi Balikpapan untuk bangkit dari ambruknya ekonomi. Impotensi ekonomi jangan dijadikan alasan untuk berhenti berfikir. Banyak potensi‑potensi ekonomi yang terpendam dalam pangkuan Balikpapan.

Lantaran krisis, pastinya dibalik kesusahan ada kemudahan. Pemerintah kota bisa menggali potensi yang mampu memberikan harapan yang lebih cerah. 

Seperti diantaranya ada beberapa potensi parkir yang belum tergarap secara maksimal. Di beberapa tempat masih terlihat parkir liar merebak di beberapa tempat area publik yang sebenarnya bisa menjadi lumbung pendapatan asli daerah.[2]

Tak hanya itu saja, sektor wisata tak terbantahkan bisa menjadi titik sentral tulang punggung kebangkitan ekonomi Balikpapan.

Penciptaan lokasi wisata baru yang belum digarap sebaiknya segera dikemas menjadi elemen penting sumber pendapatan asli daerah.

Kita harus berkaca pada kota Bandung, Yogyakarta, dan Bali yang mengandalkan sektor wisata sebagai pijakan ekonomi daerah.

Kemudian yang berkembang saat ini fenomena online pun bisa menjadi sasaran mengumpulkan amunisi pendapatan ekonomi Balikpapan. Ini yang tidak dilihat pemerintah daerah.

Padahal sekarang ini ada beberapa jenis usaha yang merambah ke dunia maya. Fenomena ini dapat diberdayakan pemerintah jadi sumber pendapatan.

Tatkala pemerintah kota mampu melakukan inovasi pencarian sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka ke depan Balikpapan tak lagi mengalami paceklik perekonomian.

Semangat mencari sumber pendapatan baru perlu diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas.

Jika tidak dilakukan sesuai dengan aturan dan kepatutan maka yang terjadi merebaknya korupsi dan kolusi yang akan tetap membuat Balikpapan masuk dalam jurang kemelaratan.

Berikutnya ketersediaan anggaran yang selama ini ada mesti dipakai secara prioritas bukan lagi untuk hal‑hal konsumtif yang nihil produktif.

Anggaran yang tersedia mesti disebar pada sesuatu hal yang bisa menjadi modal bagi terdongkraknya kemajuan Balikpapan.

Prioritas yang dimaksud seperti diantaranya membangun infrastruktur, memantapkan kesehatan masyarakat, menguatkan dunia usaha dan pariwisata, memajukan pendidikan.

Selain itu gunakan anggaran demi tujuan memparipurnakan penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan energi.

Ini diperlukan komitmen dan dukungan bersama semua warga Balikpapan, tak melulu harus pemerintah kota saja. ( )

---

[1] Balikpapan Bangkrut, Cuma Punya  Rp 260 Miliar tapi Usulan Musrenbang sampai Rp 7 Triliun! http://kaltim.tribunnews.com/2017/03/23/bangkrut-cuma-punya-dana-rp-260-miliar-tapi-usulan-musrenbang-sampai-rp-7-triliun

[2] Parkir Tanpa Karcis Resmi Dianggap Pungli http://kaltim.tribunnews.com/2017/02/16/parkir-tanpa-karcis-resmi-dianggap-pungli