GEDUNG BAPPEDA PROVINSI GORONTALO
Terinspirasi Bangunan Mahkamah
Konstitusi Indonesia
Oleh: Budi Susilo
Semenjak
dimekarkan menjadi provinsi tersendiri, Gorontalo terus bermetamorfosa untuk
arah yang lebih baik. Penampakan agak berbeda, semenjak Gorontalo telah berpisah
dari induknya Provinsi Sulawesi Utara.
Satu di
antaranya strategi pembangunan infrastuktur yang ingin dilakukan dengan membentang
sepanjang 45,3 kilometer dengan nama Gorontalo Outer Ring Road dari Kabupaten Gorontalo ke Kotamadya
Gorontalo.
Tidak heran,
sebagai penunjang maksimalisasi kegiatan, Bumi Hulandalo ini pun memantapkan
lembaga perencanaan pembangunan dengan menggarap kantor secara tersendiri.
Gedung Bappeda Provinsi Gorontalo sebelum diresmikan Kamis, (7/2/2013)_budisusilo |
Diberi nama Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. Dulu markas
lembaga ini masih berada dalam pangkuan kantor pemerintahan Gubernur Gorontalo
yang berada di Bukit Botu.
Sekarang,
badan ini sudah punya sendiri. Bangunannya berbeda dari yang lain, konsep
elegan dan megah bila dibandingkan kantor satuan kerja perangkat daerah
lainnya.
Kondisi gedung Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (7/2/2013)_budisusilo |
Lokasinya
berada di Jalan By Pass Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kotamadya
Gorontalo. Starategis, kantor Bappeda ini persis dipinggir jalan, dengan luas
bangunan 2200 meter persegi dan luas tanah 3000 meter persegi.
Dahulu
sebelum ada ini, tanah kosong, hanya ditumbuhi semak belukar rerumputan liar,
namun kini pemerintah provinsi telah menyulapnya jadi Gedung Bappeda Provinsi
Gorontalo.
Gaya
bangunan sekilas mengadopsi khas bangsa Romawai klasik, dengan pilar-pilar
besar dan kokoh di depan pelataran gedung. Tapi sebenarnya, inspirasi bangunan
Bappeda diambil secara bulat-bulat dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang
ada di Jakarta Pusat.
Tampak belakang gedung Bappeda Provinsi Gorontalo, Jumat (22/3/2013)_budisusilo |
Saat sambil
memandang gedung Bappeda Provinsi Gorontalo dari luar, Zainal Latjompo (42),
sempat menjelaskan, bangunan Bappeda Provinsi Gorontalo ini mengikuti desain
Gedung MK.
“Waktu itu
Bu Winarni masih jabat kepala Bappeda bersama rombongan jalan-jalan ke MK.
Melihat gedung MK langsung terinspirasi, bagaimana kalau pembangunan Gedung
Bappeda di Gorontalo disamakan saja. Ya akhirnya semua sepakat,” ungkapnya
Sabtu (7/4/2013).
Sejarah
pembangunan gedung ini melewati tiga fase tahunan. Dimulai pada tahun 2010
dengan mengawali pengerasan dan pemerataan lahan bangunan, mengingat sifat
tanahnya berpasir.
“Tahun
pertama konsentarsi pembangunan memasang pondasi,” ujar Zainal yang kini
menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program Bappeda Provinsi Gorontalo.
Beralih di tahun
2011, dilanjutkan penggarapan kolom balok yang fungsinya untuk memasang dinding
dan lantai gedung yang terdiri dari tiga lantai. “Baru sampai dua lantai saja,
belum bangun sampai lantai tiga,” ungkap Zainal.
Ia
menambahkan, penancapan kolom balok lumayan membutuhkan biaya besar dan waktu
yang lama, mengingat daya tancap balok juga harus kuat.
“Balok
ditanam sampai di bawah tanah yang dalam, supaya kuat karena struktur tanahnya
berpasir,” tuturnya.
Memasuki
tahun 2012, proses pembangunan dinding gedung dan penyempurnaan sampai lantai
tiga dirampungkan, mengingat target penyelesaian di tahun 2013 sudah mendekat.
“Akhir tahun
2012, proses penghalusan dinding dan pemasangan berbagai asesoris pintu,
jendela kaca, dan atap gedung,” urai Zainal.
Bertepatan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana datang ke Kota Gorontalo, maka pada Sabtu 6 April 2013,
Gedung Bappeda Provinsi Gorontalo resmi dipakai untuk kegiatan jalannya
pemerintahan.
Kegiatan
seremonial peresmian gedung dilakukan dengan pengguntingan pita oleh Ibu Armida.
Tentu saja, ibu menteri dari kabinet Indonesia Bersatu II ini kagum dan bangga,
warga Gorontalo punya gedung yang memiliki lima pilar di pelatarannya.
Gedung Bappeda Provinsi Gorontalo miliki lima pilar, Senin (1/4/2013)_budisusilo |
Usut punya
usul, ungkap Zainal, lima pilar tersebut melambangkan semangat persatuan di
dalam perbedaan demi mencapai kebaikan bersama. Bila dalam bahasa lokal ada
istilah Duluwo Limo Lo Pohalaa ,
adanya persatuan di antara beberapa kerajaan untuk membangun bersama. “Kita
bekerja satu dalam semangat kebersamaan, membangun Gorontalo,” harapnya.
Selain itu,
lima pilar mengandung makna Pancasila, yang telah menjadi ideologi kebangsaan
Indonesia dalam bingkai negara kesatuan republik. “Punya jiwa-jiwa pancasila,
identitas nasional kita,” tutur Zainal.
Dana yang
dikucurkan untuk menghabiskan pembangunan gedung ini hingga mencapai angka
sekitar Rp 9 milyar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
murni. “Uang dari APBD, diturunkan anggarannya tiap per tahun. Di 2010, 2011,
dan 2012,” urainya.
Karena itu,
tentu warga masyarakat Provinsi Gorontalo berharap besar pada lembaga
pemerintah Bappeda untuk bekerja maksimal, tanpa ada muatan korupsi, kolusi,
dan nepotisme, mengingat telah diberi daya dukung penuh secara maksimal.
Harapan
sederhana, Bappeda harus berpandangan maju, menjunjung tinggi reformasi
birokrasi, konkrit dalam membangun Gorontalo dengan mensinergikan keseimbangan
lestari alam dan tetap berazas keadilan pembangunan di provinsi. ( )
Komentar
Posting Komentar