BITUNG DIGEROGOTI BIROKRAT RAKUS

Bitung Digerogoti Birokrat Rakus

Oleh: Budi Susilo

KAGET aku dibuatnya setelah sebuah media nasional mengabarkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu kerjaan terburuk di Indonesia, Kamis (18/8/2011). Apalagi pernyataan ini dikuatkan langsung oleh Ekonom Didik J Rachbini semakin merinding buluk kuduk ku.

Dipaparkan kinerja pelayanan publik buruk setiap tahunnya, tetapi anggaran negara yang tersedot kepentingan mereka terus membengkak setiap tahunnya.

Disinggung pula di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2012 yang total belanjanya Rp 1418,5 triliun, belanja untuk keperluan PNS yang meliputi belanja barang dan belanja pegawai, besarnya Rp 353 triliun. Lagi-lagi menurut Bung Didik, hal itu rasanya tak masuk akal dan bentuk bagian rakusnya birokrasi pusat. Kontan saja aku pun menganggukan kepala dengan mengatkan betul juga.Fenomena itu mengingatkan ku pada pemberitaan media lokal sebelumnya di Kota Bitung provinsi Sulawesi Utara, Rabu (10/8/2011). Kejadiannya serupa dengan kondisi PNS di Kota Bitung. Oleh birokratnya, Bitung yang bermimpi menjadi kota Minapolitan harus menghadapi badai kebangkrutan, akhirnya pun rakyat akar rumput semakin jadi mengkerut, menderita tiada berakhir.

Selain itu, aku pun melihat data sajian dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bitung. Data itu memaparkan jumlah PNS di Kota Bitung per Juli 2011 telah mencapai total angka 4 ribuan pegawai. Bayangkan dari jumlah itu, belanja pegawai yang dikeluarkan sebesar 61 persen di ambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sisanya 39 persen untuk belanja pelayanan publik.

Sumber lainnya di Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran Kota Bitung masuk Daerah Belanja Pegawai Terboros mencapai angka 70 persen. Terancam bangkrut karena daerah tak mampu kontrol belanja pegawai, idealnya anggaran belanja pegawai itu 10 persen dari APBD.

Rasanya benar, pernah ada sahabat ku yang kini berprofesi sebagai jurnalis di Kota Bitung pernah bercerita selama bertugas meliput, terdapat beberapa pegawai di Dinas tertentu, pagi hari hanya ngobrol, tak jelas dan target apa yang dikerjakan. Bahkan anehnya menangani kerja menerima tamu di Dinas tertentu sampai dua orang atau membuat kliping pemberitaan pemerintahan kota Bitung di sebuah koran harus ditangani sampai tiga orang. Lucu rasanya buat ku.

Dahulu sejak lulus dari perguruan tinggi tahun 2008 sampai sekarang ini di tahun 2011, aku selalu dianjurkan oleh orang untuk masuk bergabung menjadi PNS. Orang yang selama ini ku anggap baik ini menuturkan jadi PNS itu enak, peroleh tunjangan, asuransi, pesangon tinggi, namun surga telinga itu aku acuhkan, lagi pula rezeki toh Tuhan yang beri, bukan pemerintah jadi kenapa kuatir.

Melihat kondisi birokrasi pemerintahan Indonesia, aku merasa kasihan terhadap mereka yang sudah jadi PNS. Anggap umumnya sudah berkesan pekerjaan tanpa kejelasan, terkatung-katung, hanya demi capai kepuasan jaminan kesejahteraan ekonomi yang fatamorgana. Itu pun kalau mau kaya raya seperti konglomerat seperti Bill Gate, harus mengambil jurus langkah jalan singkat melakukan kolusi, korupsi serta nepotisme. Seram sekali, bisa-bisa bubarlah negara ini.

Lainnya, kesan di Bitung itu, sehabis mengenyam pendidikan tinggi langsung bergelar profesi PNS bangganya selangit. Padahal ada orang PNS senior di Imigrasi Bitung pernah berbagi pengalaman bahwa jadi PNS itu hanya menang keren penampilan, tapi dari sisi penghasilan ekonomi dan kerja birokrasi masih kacangan, ia menganjurkan lebih baik itu jadi enterpreuner. Mendengar itu, aku pun merasakan pendapat tersebut adalah opini logika matang.

Rasanya keperihatinan ku memuncak, rasanya ku ingin meledak berteriak ke penguasa penyelenggara pemerintah, kenapa itu terjadi, kenapa tidak dipikirkan ukuran efisensi dan efektivitas, atau memang sengaja penguasa ingin membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui sektor PNS. Rasanya kalau ini pun tujuannya, anak baru lahir pun bisa melakukannya, demikianlah bahasa ironinya. Bagaimana, suruh saja si anak yang baru terlahir itu jadi Wali Kota. Betul tidak.

Harusnya APBD Bitung itu dimanfaatkan untuk maksimalisasi yang pro rakyat, kepentingan publik banyak, jangan keuntungan segelintir kelompok birokrat.

Bicara hal itu aku dapat gambaran kuat loh. Ini didasarkan atas hasil kajian yang dipublikasikan Bung Didik sang ekonom terpercaya, bahwa transfer dana dari pusat ke daerah, mayoritas dihabiskan untuk kepentingan birokrasi seperti membangun gedung-gedung pemerintah. Kuatirnya lagi, modus serupa diperkirakan akan terjadi lagi nanti di RAPBN 2012 yang transfer ke daerah besarnya Rp 464,4 triliun.

Aku sebagai rakyat yang tak punya gelar jabat tertinggi cuma berharap supaya ini negeri selamat. Semoga ini cepat disadari dan direfleksikan oleh para pucuk pimpinan penyelenggara pemerintahan, sebab aku bersama rakyat lainnya sudah bosan hidup dengan sandiwara pejabat yang tidak beradab, hanya urus perut pribadi yang warga publik lainnya persetan. Ya Tuhan selamatkan Republik ini. Amin. ()